Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menggelar rapat pendalaman evaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Seperti lelang konsolidasi dan program-program lain. Kami anggap menyebabkan serapan menjadi tidak optimal

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Triwisaksana menuturkan, dalam rapat ini ada beberapa kebijakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disoroti karena dianggap menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada 2016 lalu.

"Seperti lelang konsolidasi dan program-program lain. Kami anggap menyebabkan serapan menjadi tidak optimal," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/7).

Pria yang akrab disapa Sani ini mengungkapkan, dalam rapat di komisi-komisi dewan, banyak program SKPD yang menjadi catatan. Misalnya proyek pembangunan rumah susun (rusun) yang gagal terlaksana.

"Itu benar-benar menjadi catatan dan pertimbangan penting untuk penyusunan anggaran perubahan tahun 2017 maupun angggaran tahun 2018," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana T ugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi menyampaikan, pihaknya telah mencatat seluruh persoalan yang diutarakan komisi-komisi di DPRD.

"Ke depan, penyempurnaan sistem barang dan jasa diharapkan akan meningkatkan penyerapan," tandasnya.